DPRD BUKA LAYANAN PENGADUAN THR
DPRD BUKA LAYANAN PENGADUAN THR

By Awaliah Djamal 29 Mei 2019, 10:19:36 WIB Seputar Berita DPRD
DPRD BUKA LAYANAN PENGADUAN THR

Parepare, Jumat, 17 Mei 2019

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Bagi pekerja yang tidak mendapatkan THR diminta melapor ke Gedung Dewan.

Ketua DPRD Kota Parepare, Bapak Ir. H. Kaharuddin Kadir, M. Si, pada Kamis, 16 Mei 2019, mengatakan setiap Perusahaan wajib mengeluarkan ataupun memberikan THR kepada pekerjanya. THR itu, kata dia, dibayarkan satu pekan menjelang hari raya sebesar satu bulan gaji.

THR wajib diberikan kepada pekerja karena itu hak mereka menerimanya. Saya imbau perusahaan agar memberikan THR kepada karyawannya dan harus dibayarkan seminggu menjelang hari raya, sesuai keputusan Kementrian Ketenagakerjaan, ungkap Ketua DPRD.

Menurut Ketua Harian Golkar Kota Parepare itu, THR ditunggu semua orang, terutama bagi pekerja. Saat mendekati hari raya, kata dia, kebutuhan pekerja meningkat.

Jika ada karyawan yang belum dibayarkan THR sesuai aturan yang telah diberlakukan, DPRD Parepare membuka tempat aduan mengenai hal tersebut dan bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare.

Iya, kami membuka tempat aduan, jika ada karyawan yang belum terbayarkan THRnya, maka silahkan mengadu ke Dinas Ketanagakerjaan atau ke DPRD Kota Parepare, ungkapnya.

Setelah dilaporkan, Ketua DPRD ini mengaku akan turun ke lapangan mengonfirmasi persoalan tersebut dan berusaha menyelesaikan secepatnya.

Kami tidak ingin seperti tahun-tahun sebelumnya, ada karyawan salah satu perusahaan yang tidak membayar THR. Kami tidak menginginkan hal itu terulang, semoga kita semua mendapat berkah dibulan suci ini, kata Ketua DPRD ini.

Sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/Buruh di Perusahaan, Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR akan diberikan sanksi tegas.

Selain itu, pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Perusahaan juga dikenakan teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.

Perusahaan harus membayar THR paling lambat dua pekan sebelum lebaran. Jika telat membayar, maka perusahaan tersebut terancam sanksi mulai denda hingga pembatasan kegiatan usaha.

Pemberian THR ini, sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 6/2016 a.l. besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atatu lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.

Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang 12 bulan, THRnya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan, dikali 1 bulan upah.

Pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THRnya berdasarkan upah satu bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment