HONORER K2: PNS HARGA MATI
Perjuangkan Nasib di Gedung DPRD

By Awaliah Djamal 13 Nov 2018, 13:36:14 WIB Seputar Berita DPRD
HONORER K2: PNS HARGA MATI

PAREPARE, Jumat, 28 September 2018

Gelombang massa tenaga Honorer Kategori 2 (K2) di sejumlah daerah tak pernah berhenti memperjuangkan nasibnya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah.

   Mereka terus bergerak menyuarakan nasibnya ke lembaga wakil rakyat atau Gedung DPRD untuk meminta dukungan. Bahkan mereka bergerak bersama-sama melakukan aksi damai. Seperti hanya ratusan honorer K2 tenaga guru dan tenaga tehnis yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Indonesia ( FHK2-I) Korda Parepare memperjuangkan nasibnya di Gedung DPRD Parepare, kemarin.

 Sebelum mereka diterima diruang Paripurna Gedung DPRD, massa honorer melakukan orasi dihalaman Gedung Wakil Rakyat itu. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan ‘Guru dan Tenaga Honorer’ Menolak’ Permen PAN-RB No.36 Tahun 2018.

 Mereka juga menuntut agar syarat seleksi CPNS 2018 ditinjau ulang bahkan meminta dihentikan karena mempersyaratkan batas usia 35 tahun. Sementara banyak tenaga honorer K2 yang telah mengabdi hingga puluhan tahun dan usianya sudah diatas usia 35 tahun.

ini hati nurani kami. Siapa lagi yang bisa memperjuangkan nasib kami di daerah, kalau bukan Anggota DPRD bersama Pemerintah Kota. PNS harga mati,” kata Abdullah disambut kalimat Allahu akbar dari massa lainnya.

Dua Anggota DPRD Parepare, S. Parman Agoes Mante dan Hj. Nurtiaty Sjam (Hj. Enge) bersama perwakilan BKPS-DM Parepare, Ramli Ap didampingi rekannya menerima forum honorer K2  diruang Paripurna DPRD. Puluhan personel Polres Parepare turut hadir di DPRD.

Abdullah Hamsah, mengatakan, jika Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018, sama sekali tidak memihak guru honorer K2 dan jelas mendeskriminasi honorer.

Saya tahu apa yang dirasakan teman-teman sekalian, puluhan tahun mengabdi tanpa kejelasan pengangkatan dengan gaji yang minim. Dan kenyataannya mereka dilupa bagai kacang lupa kulitnya oleh Pemerintah,” katanya.

Olehnya itu, Abdullah bersama tenaga honorer K2 baik guru maupun tenaga tehnis mendatangi Gedung DPRD Parepare untuk mendapatkan rekomendasi dukungan agar Pemerintah Pusat bisa mempertimbangkan mereka diangkat menjadi PNS. Kita sampaikan ini dari hati yang paling dalam. Kita lihat mereka para guru honorer, katanya.

Ketua Forum Honorer Kategori Indonesia (FHK2-I) Korda Parepare, Musdalifah, mengatakan, jika janji Pemerintah mengenai pengangkatan honorer K2 yang akan dilakukan secara bertahap, belum terealisasi sampai sekarang.

Janjinya sejak tahun 2014, bahwa Pemerintah akan mengangkat honorer K2 yang akan dilakukan secara bertahap, tapi nyatanya sampai detik ini satupun belum ada yang terangkat, katanya.

Lebih lanjut, dirinya meminta kepada Pemerintah Kota bersama DPRD dapat mengawal aksi tersebut, disikapi dengan serius agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan masalah tersebut.

Maka dari itu, kami meminta Pemerintah Kota bersama DPRD untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai bahan yang diajuhkan ke Pemerintah Pusat, dan mengawal kami dalam aksi ini, umgkapnya.

Ada lima poin tuntutan yang dilayankan para peserta aksi kepada Pemerintah Kota dan DPRD Parepare.

Yakni, mendesak Pemerintah Pusat menunda pelaksanaan penerima CPNS umum sebelum persoalan honorer K2 terealisasi keseluruhan tanpa batas usia dan tanpa tes, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, meminta Pemerintah menyurati Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan atau mengangkat honorer K2 secara keseluruhan, menolak Permen PAN-RB No.36 dan 37 tahun 2018 tentang batasan usia 35 tahun dalam penerimaan CPNS dan mendesak Pemerintah Pusat wajib menerima tenaga honorer K1 dan K2 menjadi PNS 2018.

 Bidang Perencanaan dan Pemberhentian Aparatur Daerah BKPSDM Kota Parepare, Ramli menjelaskan, pengangkatan tenaga honorer K2 sudah diakomodir dan masuk dalam kategori formasi khusus.

Itu sudah terakomodir semua, bukan daerah yang mengusulkan, tapi kuota tenaga honorer K2 langsung ditentukan oleh pusat, seperti itu alurnya, ungkap beliau.

Ramli pun mengatakan, jika dirinya akan menyikapi dan akan melaporkan kepada Pimpinan mengenai Aspirasi tenaga honorer agar mengeluarkan rekomendasi atau keputusan.

Ada 531 honorer K2 terdaftar di database BKN yang telah dilaporkan. Tapi penentuan kuota honorer K2 ditentukan oleh Pusat. Itulah yang kami laksanakan karena bukan daerah yang menentukan, ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Parepare, S. Parman Agoes Mante, mengatakan DPRD akan mempertimbangkan hal tersebut. Namun kata dia, Aspirasi para tenaga honorer K2 diterima dengan baik.

Sebagai Lembaga DPRD, Kami sudah menerima Aspirasi mereka, dan akan membicarakan tuntutan mereka bersama anggota DPRD lain. Insya Allah kami akan mengeluarkan surat rekomendasi meneruskan perjuangan Aspirasi teman-teman ini ke Pemerintah Pusat, ungkapnya.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment