PEMDA HARUS AWASI REALISASI PEMBAYARAN THR

By Rachmat 09 Feb 2018, 01:15:13 WIB Pimpinan Dprd Parepare

Para pekerja atau karyawan bisa bernafas lega. Pasalnya DPRD Parepare akan ikut mengawasi realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan DPRD pun meminta pemerintah daerah setempat untuk mengawasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) karyawan. Pemda harus memastikan pengusaha tidak terlambat membayar THR.

                 Hal itu dilakukan sehubungan pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada seluruh perusahaan untuk memberikan THR paling lambat tujuh hari atau H-7, sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, tahun 2017 ini.

                 Ketua DPRD Parepare, Ir.H.Kaharuddin Kadir, M.Si mengatakan realisasi pembayaran THR oleh perusahaan kerap menjadi keluhan sejumlah karyawan. Selain telat, ada juga perusahaan  yang tidak memberikan THR kepada karyawannya. Dikatakan lebih lanjut beberapa tahun lalu ada beberapa karyawan salah satu perusahaan lembaga pembiayaan yang mengadukan masalah pembayaran THR. Nah, setelah menerima aduan ini, saya bersama rekan-rekan DPRD Kota Pareparere turun langsung ke perusahaan tersebut. Sebagaiman mestinya, pembayaran THR sudah menjadi kewajiban kepada setiap perusahaan untuk merealisasikannya dan tidak telat.

                 Dia mengungkapkan, pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerjanya merupakan suatu perintah regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permeneker), pembayaran THR terhadap karyawan/pekerja juga harus tepat waktu, yakni selambat-lambatnya H-7 hari raya keagamaan.

                 Ketua DPRD Kota Parepare menghimbau dalam Permeneker itu juga telah diatur besaran THR yang diterima pekerja. Nah hal ini diawasi oleh pemerintah daerah, khususnya bagi dinas tenaga kerja setempat. Selain itu, juga diminta kepada daerah untuk membuka posko pengaduan masalah THR.

                 Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri mengatakan, untuk memantau hal tersebut, pihaknya membuka sejumlah posko pengaduan. Mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melalui dinas-dinas tenaga kerja. Lebih lanjut disampaikan, selain mendirikan posko-posko pemantau, Kemenaker juga membentuk satuan petugas THR untuk memantau perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan pemberian tunjangan hari raya yang sudah menjadi hak para pekerja.

                 Sedangkan untuk jumlah pemberian THR oleh perusahaan, kata Hanif, tergantung dari masa kerja karyawan. Besaran atau nominal tujangan hari raya yang harus diterima karyawan dari perusahaan, kalau masa kerjanya lebih atau diatas 12 bulan maka THR yang diterima setara satu kali gaji. Namun kalau kurang dari 12 bulan masa kerjanya proporsional.

                 Dia memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan pemberian THR kepada karyawan akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tunjangan hari raya harus diberikan oleh perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2017. Dan selama ini, setiap tahun perusahaan yang tidak melaksanakan THR tidak terlalu banyak.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment